Forum Konsultasi Publik dengan Tema Optimalisasi Standar Pelayanan Publik Menuju Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern.
Forum Konsultasi Publik dengan Tema Optimalisasi Standar Pelayanan Publik Menuju Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern.
BANYUMAS – Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas pada Rabu (8/7/2026) di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas. Forum ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kegiatan dihadiri oleh 55 peserta yang terdiri atas unsur perangkat daerah, pelaku usaha, kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), pemerintah desa, penyuluh pertanian, akademisi, serta berbagai mitra strategis Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut menjadi wujud kolaborasi dalam membangun pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas Arif Sukmo Buwono, S.T., M.M. dalam sambutannya menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan media strategis untuk membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. Melalui forum tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, masukan, maupun evaluasi terhadap pelayanan yang telah diberikan sehingga dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan pelayanan publik.
"Pelayanan publik harus terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Forum Konsultasi Publik menjadi sarana bagi Dinas Pertanian untuk mendengar secara langsung berbagai masukan dari masyarakat sehingga pelayanan yang kami berikan semakin cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Arif.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas juga memaparkan arah kebijakan pembangunan pertanian Kabupaten Banyumas yang selaras dengan program pembangunan daerah maupun kebijakan nasional. Berbagai inovasi pelayanan terus dikembangkan, di antaranya melalui program Chili Go To School, Chili Go To Office, penguatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), percepatan tanam melalui Gerakan Tanam 10 Hari (G10T), hingga berbagai langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika sektor pertanian.
Forum kemudian dilanjutkan dengan pemaparan berbagai standar pelayanan publik yang dimiliki Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas. Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana yang menjelaskan secara komprehensif berbagai layanan kepada masyarakat.
Beberapa layanan yang dipaparkan meliputi pelayanan penanganan gigitan Hewan Penular Rabies (HPR), penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV), pelayanan bantuan pestisida dan insektisida, pelayanan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi SOLTANMAS (Solar Petani Banyumas), penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kelompok tani, pelayanan rekomendasi lahan organik, hingga pelayanan bantuan sarana produksi hortikultura. Selain menjelaskan mekanisme pelayanan, narasumber juga menyampaikan dasar hukum, standar operasional prosedur (SOP), waktu pelayanan, serta mekanisme penyampaian pengaduan masyarakat.
Sesi diskusi berlangsung secara interaktif. Berbagai peserta menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan bantuan sarana produksi hortikultura, pengembangan budidaya melon, optimalisasi penyebaran informasi oleh penyuluh pertanian lapangan, kemudahan memperoleh rekomendasi BBM bersubsidi, pengembangan petani muda, pelatihan operator alat dan mesin pertanian, hingga penguatan tata kelola pelayanan sertifikasi lahan organik.
Seluruh masukan yang disampaikan peserta mendapat tanggapan langsung dari jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas. Berbagai saran tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyempurnaan standar pelayanan, penyusunan SOP, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Perwakilan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas turut memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang dinilai telah memenuhi prinsip partisipatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil forum selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui penyempurnaan dokumen standar pelayanan, SOP pelayanan, berita acara, serta mekanisme evaluasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, kelompok tani, penyuluh, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat pembangunan sektor pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas.
